SELAMAT DATANG DI SEKRETARIAT ALIANSI

CATATAN EDITOR

Baru-baru ini, Budi Gunadi Sadikin (BGS) kembali ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Ia kembali didampingi oleh Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Penunjukan pasangan yang pernah memimpin selama 2-3 tahun di periode sebelumnya ini tidak disambut gembira oleh insan kesehatan. Bahkan banyak diantara mereka yang kecewa. Ibarat melihat indeks saham yang nilainya sangat anjlok.

Di mata banyak insan kesehatan, kinerja BGS dan Dante tidak memuaskan. Mereka dianggap gagal mencapai banyak target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini mencerminkan bahwa arah kebijakan dan program yang diusung mereka tidak efektif dalam menjawab tantangan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Program yang mereka canangkan terlalu berkarakter mercu-suar, foreign minded dan tidak membumi ke masyarakat. Alih-alih meningkatkan profil kesehatan masyarakat yang ambruk, program yang mereka angkat justru proyek genom, mendatangkan dokter asing termasuk ingin menaturalisasi dokter asing.

Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, indikator-indikator kesehatan Indonesia masih tertinggal jauh. Di tengah meningkatnya kebutuhan untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan bangsa dan mengejar ketertinggalan, posisi Indonesia malah makin jauh di belakang. Indonesia hanya sedikit berada diatas Laos, Mianmar dan Filipina. Masyarakat dan tenaga kesehatan pun mempertanyakan apakah kebijakan yang digariskan benar-benar mampu meningkatkan standar layanan kesehatan, atau hanya menjadi komoditas rutinitas dan kepentingan kelompok tertentu tanpa hasil nyata.

Selain aspek capaian kesehatan, gaya komunikasi BGS juga menjadi sorotan keprihatinan. Bukannya menyampaikan informasi melalui saluran resmi dan profesional, BGS kerap menggunakan media untuk "curhat" soal masalah kesehatan. Ini bukan proper channel of communication untuk level birokrasi. Apalagi, narasi yang disampaikannya sering kali bersifat bias, tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai. Narasinya seringkali menimbulkan konflik dan kesalahpahaman di masyarakat. Ini berdampak pada kerenggangan serius hubungan Kementerian Kesehatan dengan tenaga kesehatan serta menimbulkan cedera kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani isu-isu kesehatan. Alih-alih menciptakan iklim yang kondusif untuk berdiskusi dan mencari solusi, pendekatan komunikasi yang dilakukan Menkes justru menimbulkan kegaduhan dan mengaburkan fokus terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Tidak heran bila sebagian besar insan kesehatan merasa bahwa kembalinya BGS dan Dante di Kementerian Kesehatan adalah langkah mundur. Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya benar-benar profesional, berkompeten dalam kebijakan, tetapi juga memiliki komunikasi yang baik, berbasis bukti, dan adekuat. Bukan Menteri yang gemar ‘chit-chat’ di media. Pemimpin yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis kesehatan, sekaligus meningkatkan posisi negara di mata dunia internasional. Kekecewaan ini wajar, karena harapan masyarakat dan tenaga kesehatan adalah kepemimpinan yang bisa membawa perubahan nyata serta mewujudkan cita-cita kesehatan Indonesia yang lebih baik.

Di tengah banyaknya tantangan kesehatan yang dihadapi, mulai dari penyakit menular hingga penyakit tidak menular yang meningkat, Indonesia butuh figur yang mampu merangkul dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kemajuan. Seorang pemimpin yang melakukan program-program membumi dan berpihak kepada rakyat dan bukan pemimpin yang berpihak kepada kelompok tertentu. Bukan pemimpin yang disibukkan dengan program mercu-suar tanpa dasar. Juga bukan pemimpin yang terjebak dalam konflik komunikasi dan kebijakan yang memecah belah domain-domain kesehatan negeri ini.